Khusus untuk kawasan Tanjung Berakit, luas area yang telah ditetapkan mencapai lebih dari 269 juta meter persegi yang terbagi dalam beberapa zona. Mulai dari jasa labuh kapal internasional; pengisian bahan bakar (bunkering); logistik dan suplai kapal; perawatan kapal (ship maintenance) hingga pusat logistik terapung.
Bahkan, pengembangan fasilitas seperti floating storage unit (FSU) atau gudang terapung telah mulai dirancang untuk mendukung aktivitas kapal di kawasan tersebut.
Pemanfaatan potensi labuh jangkar ini diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Dengan meningkatnya jumlah kapal yang singgah dan berkembangnya layanan maritim, sumber-sumber pendapatan baru akan terbuka bagi pemerintah daerah.
Selain itu, efek berganda (multiplier effect) dari investasi ini juga akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari terbukanya lapangan kerja di sektor pelabuhan, logistik, hingga peluang usaha bagi pelaku UMKM di wilayah pesisir.
Pengembangan kawasan ini juga menjadi bagian dari strategi besar Kepri untuk memperkuat posisinya sebagai hub maritim internasional di kawasan barat Indonesia, terutama karena letaknya yang berdekatan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura.
Meski memiliki potensi besar, pengelolaan sektor labuh jangkar tidak terlepas dari tantangan, terutama terkait tata kelola dan kewenangan antar lembaga. Karena itu, pemerintah daerah mendorong sinergi lintas sektor agar investasi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal.
Optimalisasi sektor ini juga membutuhkan dukungan regulasi yang kuat, kepastian hukum, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan investor swasta.
Dengan potensi nilai ekonomi mencapai triliunan rupiah, pengembangan Labuh Jangkar Tanjung Berakit menjadi salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Kepri.
Jika dikelola secara profesional dan berkelanjutan, kawasan ini tidak hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga memperkuat daya saing Kepri sebagai pusat logistik dan pelayaran internasional.(Iman Suryanto)
