KABAREKONOMI.CO.ID, BATAM – Di tengah capaian ekonomi yang impresif, dinamika investasi di Batam justru diwarnai perdebatan baru. Pernyataan Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra, yang menyebut investasi tetap dapat berjalan tanpa status Proyek Strategis Nasional (PSN), memicu respons kritis dari kalangan pelaku industri.
Bagi dunia usaha, persoalan utama Batam saat ini bukan sekadar ada atau tidaknya label PSN, melainkan menyangkut arah kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya jelas dan konsisten.
Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam dan Karimun, Adhy Prasetyo Wibowo, menegaskan bahwa PSN dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan instrumen penting dalam ekosistem investasi nasional. Kedua skema tersebut memiliki dasar hukum kuat dan selama ini menjadi daya tarik utama bagi investor.
“Di Batam saat ini terdapat dua PSN dan tiga KEK yang berjalan sebagai bagian dari strategi pemerintah mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, Selasa (17/3).
Namun, menurut Adhy, pernyataan bahwa investasi tetap dapat berjalan tanpa PSN justru menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku usaha. Dunia industri kini mempertanyakan arah besar pengelolaan Batam ke depan, termasuk posisi strategisnya dalam peta investasi nasional.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar status, tetapi kejelasan visi, misi, dan arah kebijakan,” tegasnya.
Adhy menjelaskan bahwa PSN dan KEK berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan dukungan lembaga seperti Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM. Di sisi lain, BP Batam juga berada dalam koordinasi yang sama, sehingga sinkronisasi kebijakan menjadi krusial.
Tanpa koordinasi yang solid, menurutnya, potensi ketidakpastian akan semakin besar dan berdampak langsung terhadap kepercayaan investor.
“Jika arah kebijakan tidak jelas, ini bisa mengganggu iklim investasi,” katanya.
Kondisi ini semakin kompleks karena Batam juga menghadapi tekanan eksternal. Mulai dari kenaikan biaya logistik global akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga lonjakan harga gas industri yang meningkatkan biaya produksi sektor manufaktur.
