KADIN Kepri Minta Pemerintah Tunggu Aturan Pusat Sebelum Tetapkan UMK 2027

Ketua Umum KADIN Provinsi Kepri, Ir. Mustava, S.T., M.M., IPU., ASEAN Eng.,
Ketua Umum KADIN Provinsi Kepri, Ir. Mustava, S.T., M.M., IPU., ASEAN Eng.,

Kondisi tersebut membuat daya saing investasi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pengupahan.

Investor, kata dia, membutuhkan kepastian regulasi, stabilitas biaya produksi, produktivitas tenaga kerja, serta iklim usaha yang kondusif.

Bacaan Lainnya

Karena itu, kebijakan UMK harus dirancang secara terukur agar Kepri tetap menjadi daerah yang menarik bagi investasi baru sekaligus mampu mempertahankan perusahaan yang telah beroperasi.

“Kita harus menjaga agar Kepulauan Riau tetap menjadi daerah yang menarik bagi investasi baru sekaligus mampu mempertahankan investasi yang sudah berjalan,” tegasnya.

Dorong Dialog Pengusaha dan Pekerja

KADIN Kepri juga menekankan pentingnya memperkuat dialog tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, serta serikat pekerja atau buruh.

Pembahasan UMK diharapkan berlangsung secara terbuka, objektif, dan konstruktif dengan mengedepankan data serta kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *