Kadin Kritik Keras HPM Kepri, Bertolak Belakang dengan Visi Presiden Prabowo

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Andi Yuslim PatawarI
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Andi Yuslim PatawarI

“Kalau daerah lain bisa realistis membaca pasar, mengapa Kepri justru memilih menjadi yang paling mahal? Ini bukan kebanggaan. Ini alarm keras bahwa ada yang salah dalam cara melihat persoalan,” ujarnya.

AYP juga menyinggung kemungkinan adanya upaya mempertahankan kebijakan lama yang sejak awal dinilai bermasalah. Ia menduga penetapan HPM yang tinggi tidak memiliki basis perhitungan yang kuat, khususnya terkait harga jual rata-rata di mulut tambang.

Bacaan Lainnya

“Jangan sampai publik melihat ini sebagai upaya mencari pembenaran atas keputusan lama. Kalau sejak awal keliru, maka yang benar adalah koreksi, bukan mempertahankan,” tegasnya.

Ia juga mengkritik polemik tafsir “mulut tambang” yang dinilai sengaja digeser untuk membenarkan angka tinggi.

“Mulut tambang itu jelas di area tambang atau maksimal di stockpile. Bukan di jetty, apalagi di atas tongkang. Kalau tafsir terus digeser demi membenarkan harga, itu sudah keluar dari substansi aturan,” ujarnya.

AYP turut menyoroti langkah Bupati Lingga, M. Nizar, yang mengusulkan penurunan HPM hingga Rp120 ribu per ton sebagai respons terhadap kondisi pasar.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan pemerintah daerah di tingkat kabupaten mampu membaca realitas yang terjadi di lapangan.

“Mereka melihat langsung proyek tertahan, tenaga kerja tidak terserap, dan ekonomi melambat. Tapi aspirasi seperti ini justru belum ditangkap serius,” ujarnya.

AYP menegaskan, mempertahankan HPM tinggi hanya akan memperluas dampak kerugian. Masyarakat kehilangan peluang kerja, pelaku usaha menghadapi proyek yang tidak ekonomis, dan pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga kehilangan momentum karena pasokan bahan baku terganggu dan proyek strategis ikut tersendat.

“Ratusan IUP berhenti di tahap eksplorasi. Modal sudah datang, tapi tidak jadi produksi. Ini bukan sekadar kerugian bisnis. Ini kerugian ekonomi daerah dan nasional,” katanya.

“Kalau arah kebijakan tidak segera diperbaiki, Kepri bukan hanya kehilangan investasi. Tapi kehilangan masa depan ekonominya,” tutupnya.(***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *