KABAREKONOMI.CO.ID, Batam – Akademisi sekaligus Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson Tampubolon, menilai persoalan mendasar Batam saat ini bukan lagi sekadar besarnya angka investasi atau luasnya izin lahan yang dikeluarkan, melainkan soal kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset strategis daerah.
“Tanpa keterbukaan, kebijakan mudah dipersepsikan hanya menguntungkan elite politik dan investor, sementara masyarakat lokal sekadar menjadi penonton bahkan korban,” ujar Rikson di Batam, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, transparansi bukan hanya sekadar menyampaikan angka dalam konferensi pers, melainkan melibatkan publik, masyarakat sipil, serta akademisi lokal dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Dengan cara itu, arah kebijakan dinilai bisa lebih berpijak pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar tekanan eksternal maupun kepentingan jangka pendek.
