Ia menambahkan, komunikasi yang dibangun tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif agar masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan.
Dalam konteks program transmigrasi, Tanjung Banon diharapkan menjadi awal terbentuknya ekosistem ekonomi baru yang inklusif. Masyarakat yang mengikuti program tersebut akan menjadi kelompok pertama yang merasakan manfaat pembangunan di kawasan tersebut.
Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah dukungan, antara lain kepastian kepemilikan lahan seluas 500 meter persegi per keluarga, rumah layak huni, serta bantuan kebutuhan dasar pada tahap awal.
Selain itu, kawasan ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas terintegrasi guna memudahkan akses layanan publik.
Untuk menjawab tantangan karakteristik masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani, pemerintah juga menyiapkan langkah penguatan sektor ekonomi lokal.
Di sektor perikanan, pembangunan dermaga oleh pemerintah pusat diharapkan dapat mendukung aktivitas nelayan. Fasilitas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga akan disiapkan untuk menjamin ketersediaan bahan bakar.
Sementara di sektor pertanian, keterbatasan lahan akan diatasi melalui pengembangan kawasan food estate yang memungkinkan petani tetap berproduksi dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi.
Amsakar optimistis, dengan perencanaan matang dan dukungan infrastruktur yang memadai, Tanjung Banon akan berkembang menjadi kawasan baru yang mampu menarik investasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap masyarakat Tanjung Banon tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian utama dalam ekosistem ekonomi baru yang sedang dibangun,” ujarnya.
