Secara spasial, tekanan inflasi di Kepulauan Riau masih didorong oleh sejumlah kota utama. Kota Tanjungpinang tercatat mengalami inflasi tahunan tertinggi sebesar 4,95 persen, diikuti Batam sebesar 4,75 persen, sementara Karimun mencatat inflasi lebih rendah di level 3,55 persen.
Di tingkat regional Sumatera, posisi inflasi tahunan Kepri sebesar 4,67 persen berada di atas Provinsi Riau yang mencatat 4,55 persen, Sumatera Barat 4,70 persen, dan jauh di atas Bangka Belitung yang berada pada level 2,92 persen.
Meski tekanan harga meningkat, sejumlah komoditas juga tercatat mengalami deflasi dan membantu menahan lonjakan inflasi lebih tinggi.
Komoditas ketimun dan sawi hijau masing-masing mengalami penurunan harga sebesar 0,04 persen, diikuti kangkung 0,03 persen, serta tarif angkutan laut dan kacang panjang yang turun 0,02 persen.
Secara kelompok pengeluaran, selain transportasi, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi 0,51 persen dengan andil 0,04 persen. Sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat naik 0,37 persen dengan kontribusi 0,10 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan biaya logistik antarpulau tidak terus memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Sebagai wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada distribusi logistik laut dan udara, Kepulauan Riau dinilai rentan terhadap gejolak harga transportasi yang berimbas langsung terhadap inflasi daerah.
Penguatan pasokan pangan, stabilisasi distribusi antarwilayah, hingga pengendalian tarif transportasi diperkirakan menjadi fokus utama pengendalian inflasi Kepri pada semester kedua tahun 2026. (Iman Suryanto)
