Iman juga mengingatkan konsekuensi fiskal yang besar jika FTZ diperluas, mulai dari tambahan insentif hingga pembangunan kelembagaan baru. Menurutnya, investor lebih membutuhkan kepastian hukum dan stabilitas regulasi ketimbang sekadar perluasan wilayah.
Selain itu, aspek keamanan dan geopolitik juga harus diperhatikan. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, perluasan FTZ justru berisiko meningkatkan praktik ilegal seperti penyelundupan dan perdagangan lintas batas.
“Dampak nyata FTZ bagi masyarakat di Bintan dan Karimun sejauh ini belum signifikan. Maka menambah wilayah baru justru berpotensi mengulang persoalan yang sama,” tegasnya.
DPRD Kepri, lanjut Iman, mendukung penuh peningkatan daya saing daerah. Namun langkah bijak saat ini adalah memperkuat BP Bintan dan BP Karimun agar lebih profesional dan transparan, mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kepri jangan terjebak euforia wacana besar. Kita perlu berpikir realistis, benahi hal mendasar dulu. Setelah semuanya siap, baru bicara perluasan FTZ secara menyeluruh,” tutup Iman.(IMAN)
