Pada kesempatan tersebut, Ady menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan penanaman mangrove tersebut.
“Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal kebaikan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat sekitar,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh insan pers menjadikan HPN 2026 sebagai pengingat bahwa pers yang kuat adalah pers yang peduli, tidak hanya terhadap informasi dan kebenaran, tetapi juga terhadap kelestarian lingkungan dan masa depan bersama.
“Filosofi akar mangrove yang saling silang menyilang menggambarkan persatuan, perlindungan, dan gotong royong dalam menghadapi tantangan pesisir,” kata Ady.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni yang diwakili Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Haris Sofyan Hendriyanto, menyampaikan permohonan maaf karena Menteri Kehutanan tidak dapat hadir dan meminta dirinya untuk mewakili.
Haris mengapresiasi Komunitas Jurnalis Kepri atas konsistensinya dalam kegiatan penanaman mangrove. Ia menegaskan bahwa hutan mangrove merupakan benteng terakhir dalam perlindungan dari abrasi dan berbagai bencana pesisir lainnya.
“Luas hutan mangrove di Provinsi Kepulauan Riau sekitar 66,9 ribu hektare. Terdiri dari kategori lebat seluas 61 ribu hektare, kategori sedang 3 ribu hektare, dan kategori jarang 2 ribu hektare. Untuk kategori jarang ini yang perlu kita rehabilitasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pada tahun 2020 pihaknya telah melakukan rehabilitasi mangrove seluas 3,6 hektare. Mangrove di kawasan Sungai Tiram sendiri, menurutnya, berada dalam kondisi baik dan termasuk kategori lebat.
“Jadi tidak hanya menanam, tetapi yang terpenting adalah memelihara,” tegas Haris.
Di Provinsi Kepri, lanjut Haris, telah dibentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KMD) yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, serta para pegiat lingkungan.
Forum ini menjadi wadah untuk berdiskusi dan berbagi informasi terkait perlindungan mangrove.
“Perlindungan mangrove tidak mudah dan harus dilakukan secara kolaboratif. Kondisi APBN terbatas dan prosesnya juga panjang, sehingga kami mengajak semua pihak untuk berkontribusi,” katanya.
