KABAREKONOMI.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menargetkan peningkatan nilai transaksi melalui kegiatan business matching antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan akses pembiayaan, pasar ekspor, serta rantai pasok dalam penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026.
KKI 2026 menjadi penyelenggaraan ke-11 dan berlangsung selama empat hari, mulai Kamis (20/8/2026) hingga Minggu (23/8/2026). Tahun ini, KKI diikuti oleh 550 UMKM secara luring di Jakarta International Convention Center (JICC) serta 1.300 UMKM melalui platform digital.
Jumlah peserta tersebut meningkat dibandingkan KKI 2025 yang melibatkan 362 UMKM secara luring dan lebih dari 1.110 UMKM secara daring.
Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Inklusif dan Hijau (DEIH) BI Kurniawan Agung mengatakan peningkatan jumlah peserta turut diiringi dengan target peningkatan business matching, khususnya dalam akses pembiayaan dan pasar ekspor.
“Business matching itu setiap tahun ditargetkan, akses pembiayaan dan akses pasar. Data lengkap targetnya ada, tetapi yang jelas tahun lalu antara target dengan realisasi, lebih tinggi realisasinya,” ujar Kurniawan di JICC, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pada penyelenggaraan KKI 2025, nilai transaksi business matching ekspor tercatat mencapai Rp168,3 miliar. Kegiatan tersebut mempertemukan UMKM binaan BI dan kementerian/lembaga dengan 26 pembeli serta agregator ekspor dari 17 negara.
Sementara itu, business matching pembiayaan UMKM mencapai Rp224 miliar, sedangkan pembiayaan UMKM hijau tercatat sebesar Rp96 miliar.
Dari sisi penjualan, omzet KKI 2025 mencapai Rp98,7 miliar, yang berasal dari transaksi penjualan di lokasi pameran maupun secara daring.
KKI 2026 Perkuat Akses UMKM ke Pasar Ekspor
Dalam KKI 2026, BI memfasilitasi interaksi antara pelaku UMKM dengan calon mitra bisnis melalui kegiatan business matching, termasuk pertemuan dengan investor dan agregator.
BI juga menggandeng 27 kementerian/lembaga serta 34 mitra strategis untuk memperkuat ekosistem UMKM dan membuka akses yang lebih luas terhadap pasar.
Kurniawan mengatakan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga diarahkan agar kebutuhan UMKM dapat dipertemukan dengan peluang pasar yang tersedia, baik di dalam maupun luar negeri.
Kementerian Pariwisata, misalnya, dilibatkan untuk mendorong pengembangan desa wisata. Sementara itu, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dilibatkan untuk membantu UMKM dalam mendorong pendaftaran hak kekayaan intelektual, termasuk paten.
