KABAREKONOMI.CO.ID, BATAM – Krisis air bersih yang melanda warga Kelurahan Batu Merah dan Tanjungsengkuang, Kecamatan Batu Ampar, kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPRD Kota Batam, Senin (8/9/2025).
Meski persoalan ini sudah beberapa kali dibahas, hingga kini aliran air ke rumah warga masih sangat kecil bahkan sering mati.
Rapat yang digelar di ruang Komisi III dipimpin Ketua Komisi III, Muhammad Rudi ST, bersama sejumlah anggota DPRD, serta turut dihadiri Wakil Ketua Komisi I Aweng Kurniawan dan Sekretaris Komisi IV Asnawati Atiq.
Menariknya, agenda ini mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, yang hadir bersama jajaran BP Batam serta manajemen Air Batam Hilir (ABH).
RDPU juga menghadirkan perwakilan masyarakat, ketua RW, LPM, pihak puskesmas, SMAN 14 Batam, hingga tokoh warga Batu Merah dan Tanjungsengkuang.
Dalam forum itu, keluhan kembali disampaikan warga, mulai dari keterbatasan tandon air, distribusi air mobil tangki yang tak terjadwal, hingga akses air yang tak pernah sampai ke kawasan perbukitan.
“Air itu kebutuhan pokok, tapi sampai hari ini kami masih kesulitan. Tandon yang dibangun malah kembali turun ke bawah, jadi warga di bukit tetap tak kebagian,” ungkap salah seorang perwakilan warga.
Kondisi ini berdampak luas, tidak hanya pada rumah tangga, tetapi juga fasilitas umum. Pihak SMAN 14 Batam bahkan mengaku kesulitan melayani hampir seribu siswanya akibat keterbatasan air, sehingga terpaksa menggunakan toilet masjid sekitar yang juga kekurangan pasokan.
Menanggapi keluhan tersebut, Amsakar menegaskan komitmennya mencari solusi cepat. Ia menyebut pemerintah bersama BP Batam tengah mempercepat pembangunan infrastruktur distribusi air, dengan target rampung pada pertengahan 2026.
“Untuk jangka panjang, kita targetkan distribusi bisa teratasi tahun 2026. Infrastruktur yang dibangun harus benar-benar menjawab kebutuhan warga,” kata Amsakar.
Sambil menunggu, Amsakar memastikan adanya langkah darurat, seperti penambahan armada mobil tangki dan penjadwalan distribusi air yang lebih teratur. Meski warga mendesak solusi permanen, ia meminta waktu agar pembangunan berjalan optimal.
RDPU berlangsung dinamis dengan banyak masukan dari warga maupun legislatif. Ketua Komisi III DPRD Batam, Muhammad Rudi, menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini.
“Kita sama-sama kawal, dan kalau ada masalah segera sampaikan agar bisa langsung dikomunikasikan dengan ABH maupun BP Batam,” tegasnya.(***)
