KABAREKONOMI.CO.ID, KARIMUN – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi perhatian serius Komisi IX DPR RI.
Saat meninjau langsung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tanjung Hutan dan Sungai Sikop, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Rabu (8/7/2026), Komisi IX menegaskan komitmennya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya generasi penerus.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IX DPR RI didampingi Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, bersama pemerintah daerah setempat.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura disela-sela kunjungan mengungkapkan bahwa hingga kini sejumlah dapur MBG di wilayah perbatasan belum dapat beroperasi meski berbagai persiapan telah dilakukan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten telah berulang kali berkoordinasi dengan berbagai pihak agar operasional SPPG di daerah 3T segera dimulai.
“Kami bersyukur Komisi IX DPR RI datang langsung ke daerah 3T untuk melihat kondisi di lapangan. Harapan kami, dengan perhatian ini operasional SPPG di wilayah perbatasan bisa segera berjalan sehingga masyarakat yang menjadi penerima manfaat tidak terus menunggu,” ujar Nyanyang.
Ia menjelaskan, wilayah Kepulauan Riau memiliki tantangan geografis yang berbeda dibanding daerah lain. Sebagian besar lokasi penerima manfaat berada di pulau-pulau kecil dengan jumlah sasaran antara 200 hingga 300 orang pada setiap titik pelayanan.
