KABAREKONOMI.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia belum memastikan apakah pemerintah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik atau blackout di Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah akan membahas kemungkinan tersebut terlebih dahulu bersama PT PLN (Persero).
Bahlil mengatakan, PLN perlu dilibatkan dalam pembahasan karena perusahaan tersebut memahami kondisi teknis serta pelaksanaan operasional kelistrikan di lapangan.
“Saya nanti akan bicarakan terlebih dahulu dengan teman-teman dari PLN. Karena PLN yang paling tahu secara teknis implementasi di lapangan ya,” kata Bahlil seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (14/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Bahlil ditanya mengenai kemungkinan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak gangguan listrik di Batam.
Meski demikian, Bahlil belum merinci bentuk kompensasi yang berpotensi diberikan, kriteria masyarakat penerima, maupun jadwal pembahasan lebih lanjut bersama PLN.
Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa gangguan listrik di Batam diduga berkaitan dengan sejumlah persoalan teknis. Beberapa di antaranya adalah gangguan jaringan akibat petir dan kemungkinan gangguan yang melibatkan hewan.
“Ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam. Batam dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu,” tandas Bahlil.
Pemerintah juga menyoroti perlunya perbaikan sistem kelistrikan di sejumlah daerah guna meningkatkan keandalan pasokan listrik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan belum adanya keputusan mengenai kompensasi, masyarakat terdampak masih menunggu hasil pembahasan antara pemerintah dan PLN, termasuk kepastian mengenai bentuk tanggung jawab atas gangguan listrik tersebut.
SUMBER: BISNIS INDONESIA
