OJK Perkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum
OJK menjelaskan, penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan dan pemeriksaan di bidang pasar modal yang kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan.
Proses penyidikan telah berjalan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK menegaskan, langkah penahanan merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk mendukung kelancaran penyidikan. Namun, lembaga tersebut tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta hak-hak para tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam upaya memperkuat integritas industri keuangan, OJK juga terus meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia agar penanganan tindak pidana sektor jasa keuangan berjalan profesional, tegas, dan konsisten.












