KABAREKONOMI.CO.ID, NATUNA — Pembangunan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerja ke wilayah perbatasan tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa pembangunan Natuna tidak cukup hanya bertumpu pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga harus mampu menggerakkan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat.
Kunjungan Ahmad Muzani ke Natuna, Rabu (30/9/2026), menjadi momentum untuk menyerap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari ketersediaan LPG subsidi, tingginya harga pangan, pelayanan kesehatan, konektivitas, hingga kebutuhan infrastruktur bagi nelayan.
Menurut Muzani, Natuna memiliki posisi strategis karena berada di kawasan perbatasan sekaligus memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Karena itu, potensi tersebut harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Daerah perbatasan itu dalam pandangan kami bukan hanya dijaga secara keamanan dan pertahanannya, tapi juga dari sisi kemakmuran masyarakat yang ada di daerah tersebut harus tetap dijaga,” ujar Muzani disela-sela jmumpa pers dengan awak media Bersama Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Haris Pratamura serta unsur muspida.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah ketersediaan LPG subsidi.
Muzani menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena Natuna merupakan daerah penghasil gas yang memiliki kontribusi terhadap produksi energi nasional. Namun, di sisi lain, masyarakat Natuna masih menghadapi persoalan dalam memperoleh LPG subsidi.
“Natuna meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi pun didapatkan. Ini menurut saya adalah sesuatu hal yang harus mendapatkan perhatian dan keseriusan kami,” katanya.
Persoalan energi tersebut memiliki kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketersediaan dan keterjangkauan energi menjadi salah satu faktor penting bagi rumah tangga maupun pelaku usaha, terutama di daerah kepulauan yang menghadapi tantangan distribusi.
Selain LPG, harga pangan juga menjadi perhatian. Muzani menyebut harga sejumlah kebutuhan pokok di Natuna relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, dengan selisih yang disebut berada pada kisaran 20 hingga 30 persen.
Kondisi geografis Natuna sebagai wilayah kepulauan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan distribusi barang dan pembangunan konektivitas.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si., yang turut mendampingi kunjungan Ketua MPR RI, menilai kehadiran pemerintah pusat di Natuna menjadi momentum penting untuk melihat langsung kondisi wilayah kepulauan dan perbatasan.
Nyanyang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepri, Pemerintah Kabupaten Natuna, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan daerah.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung kondisi Natuna dan berbagai program strategis yang sedang berjalan. Kami berharap melalui kunjungan ini, aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik,” ujar Nyanyang.
Dalam forum bersama pemerintah daerah, Nyanyang juga menyampaikan bahwa karakter geografis Kepri yang didominasi wilayah laut menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan dan pemenuhan pelayanan dasar, terutama di wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Natuna.
Dari sisi ekonomi, tantangan geografis tersebut berkaitan erat dengan biaya transportasi, distribusi kebutuhan pokok, konektivitas antarpulau hingga pengembangan sektor produktif masyarakat.
Infrastruktur Jadi Kunci Ekonomi Nelayan
Persoalan ekonomi Natuna juga tidak terlepas dari sektor kelautan dan perikanan.
