KABAREKONOMO.CO.ID, LAMPUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Kehutanan resmi menjalin kerja sama strategis untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan dalam pengelolaan perhutanan sosial.
Kesepakatan ini tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di Bandarlampung, Jumat (29/8), menjadikan Lampung sebagai proyek percontohan nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan, kerja sama ini menandai awal dari sinergi konkret antara sektor keuangan dan kehutanan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Lampung dipilih karena dianggap memiliki potensi besar dan model pengelolaan hutan sosial yang sudah berkembang di berbagai wilayahnya.
“Implementasi kerja sama ini dimulai dari Lampung sebagai contoh nyata pengembangan potensi nilai ekonomi karbon dari perhutanan sosial,” ujar Mahendra dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan perhutanan sosial tidak hanya terkait konservasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam rantai pasok ekonomi karbon yang harus dikelola secara berkelanjutan.
Mahendra menekankan pentingnya pembiayaan dalam memperkuat sektor ini. Ia menyebut, banyak kelompok tani hutan yang memiliki potensi besar namun belum mendapatkan akses pembiayaan memadai.
Dalam kunjungan ke kawasan hutan rakyat Tahura Wan Abdul Rachman, Mahendra melihat langsung bagaimana akses keuangan dapat mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
