Ogi menegaskan, peta jalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai tambahan beban regulasi bagi pelaku industri. Sebaliknya, kebijakan ini diharapkan menjadi panduan transformasi agar perusahaan mampu memperkuat ketahanan usaha sekaligus menangkap peluang ekonomi baru.
“Hal terpenting, kita tidak ingin peta jalan ini dipandang sebagai tambahan kewajiban bagi industri. Peta jalan ini harus menjadi panduan transformasi untuk memperkuat ketahanan industri sekaligus menangkap peluang dari transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” tegasnya.
Meski demikian, penerapan prinsip keberlanjutan tetap harus memperhatikan aspek kehati-hatian. Pengelolaan investasi perlu mempertimbangkan profil risiko dan imbal hasil, karakteristik kewajiban, likuiditas, serta perlindungan kepentingan pemegang polis dan peserta dana pensiun.
Untuk mencapai visi industri PPDP yang sehat dan berdaya saing, OJK menetapkan empat pilar strategis dalam implementasi peta jalan tersebut.
Pertama, penguatan pengaturan dan pengembangan keuangan berkelanjutan sesuai karakteristik sektor PPDP. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar industri memiliki kompetensi dan kesiapan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.
Ketiga, penguatan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan. Keempat, penguatan pengawasan guna memastikan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan berjalan secara konsisten dan terukur.
Pelaksanaannya akan dilakukan melalui tiga fase. Pada 2026–2027, OJK berfokus pada penguatan fondasi. Tahap berikutnya, pada 2028–2029, diarahkan pada peningkatan kolaborasi. Sementara pada 2030, implementasi memasuki fase percepatan pertumbuhan dan penguatan pengawasan.
Pentahapan tersebut diharapkan memberi ruang bagi perusahaan untuk memperkuat kesiapan internal dan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, pengelolaan investasi, manajemen risiko, serta pengembangan produk dan layanan sesuai karakteristik masing-masing industri.
Ogi menekankan keberhasilan peta jalan ini membutuhkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Ukuran keberhasilannya tidak hanya terletak pada pelaksanaan program, tetapi juga pada kemampuan industri mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan usaha dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kebijakan ini, OJK berharap industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun semakin tangguh menghadapi risiko, mampu memanfaatkan peluang ekonomi berkelanjutan, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.(***)
