Data Kementerian UMKM menunjukkan lebih dari 64 persen UMKM di Indonesia dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Namun, hampir tiga perempat pelaku usaha perempuan di segmen tersebut masih belum memperoleh akses pembiayaan formal.
Director of Policy Southeast Asia Women’s World Banking, Vitasari Anggraeni, mengatakan sistem pemeringkatan kredit perlu dikembangkan dengan pendekatan yang berpusat pada kebutuhan pengguna agar mampu mengurangi potensi bias dalam proses penilaian.
Menurutnya, Women’s World Banking mengembangkan pendekatan Women-Centered Design untuk memastikan proses pemeringkatan kredit lebih inklusif dan memberikan peluang yang setara bagi perempuan pelaku usaha.
Sebagai tindak lanjut, Women’s World Banking bersama sejumlah lembaga jasa keuangan dan penyelenggara PKA akan melakukan uji coba pemanfaatan data alternatif berbasis perilaku bagi pelaku usaha perempuan di segmen ultramikro dan mikro.
Penilaian tersebut akan memanfaatkan berbagai indikator, mulai dari penggunaan layanan telekomunikasi, riwayat transaksi digital, hingga partisipasi dalam berbagai program pemerintah.
Vitasari menegaskan, pendekatan alternative credit scoring bukan hanya menjadi inovasi dalam sistem penilaian kredit, tetapi juga menjadi solusi untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang selama ini belum terjangkau sistem keuangan formal.
“Ketika aktivitas ekonomi mereka dapat dikenali oleh sistem keuangan, peluang mereka untuk memperoleh pembiayaan dan mengembangkan usaha akan semakin besar,” tutupnya.
SUMBER: BISNIS INDONESIA
