Jangan Salah Membaca Kemarahan
Gelombang protes yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus 2026 juga layak dibaca dalam kerangka ini. Protes dapat berisi berbagai kelompok, kepentingan dan motivasi; kekerasan serta perusakan tentu tidak dapat dibenarkan.
Namun tuntutan mengenai kebijakan pemerintah dan pemberantasan korupsi yang muncul di dalamnya menunjukkan adanya grievance yang tidak sebaiknya hanya dibaca sebagai persoalan keamanan.
Dalam demokrasi, kritik adalah bagian dari kontrak sosial, bukan pembatalannya.
Yang lebih berbahaya justru ketika masyarakat berhenti mengkritik karena merasa kritik tidak lagi mempunyai arti. Demonstrasi yang gaduh memang merepotkan. Tetapi keheningan akibat hilangnya kepercayaan jauh lebih sulit diperbaiki.
Agenda Memperbarui Kontrak Sosial
Membangun kembali kontrak sosial tidak memerlukan satu program raksasa baru. Yang dibutuhkan justru perubahan pada beberapa fondasi hubungan negara dengan warga.
Pertama, kembalikan pengalaman ekonomi rumah tangga ke pusat kebijakan ekonomi. Pertumbuhan tetap harus tinggi, tetapi indikator keberhasilan perlu lebih menonjolkan pekerjaan berkualitas, pertumbuhan upah riil, daya beli kelas menengah, mobilitas sosial, informalitas, dan keamanan ekonomi rumah tangga.
Kelompok kelas menengah dan mereka yang sedang menuju kelas menengah merupakan sekitar dua pertiga penduduk dan menjadi penopang utama konsumsi nasional.
Kedua, buat keadilan terlihat dalam praktik. Penegakan hukum, perpajakan, perizinan, pengadaan, subsidi, dan konsesi harus semakin transparan. Beneficial ownership, konflik kepentingan dan pertemuan antara regulator dengan kepentingan bisnis pada keputusan strategis perlu lebih mudah diketahui publik.
Negara tidak harus membenci orang kaya; negara hanya perlu cukup kuat untuk tidak mudah dibeli oleh kekayaan.
Ketiga, perbaiki jalur antara uang dan politik. Transparansi pembiayaan partai dan kampanye, audit dana politik, serta pembatasan konflik kepentingan harus menjadi bagian dari reformasi demokrasi. Kalau tiket masuk politik terlalu mahal, jangan heran kalau setelah masuk ada yang merasa perlu mencari sponsor.
Keempat, bangun kembali kontrak fiskal. Warga akan lebih bersedia membayar pajak jika mereka melihat sistemnya adil dan pelayanan publik bekerja. Sistem pajak perlu sederhana, progresif, sulit dihindari, sementara pendidikan, kesehatan, transportasi dan perlindungan sosial harus semakin dapat diandalkan. Pajak dan pelayanan sesungguhnya merupakan dua sisi dari kuitansi yang sama.
Kelima, ciptakan mekanisme agar masyarakat benar-benar didengar sebelum kebijakan menjadi konflik. Konsultasi publik harus lebih substantif, data dan dasar kebijakan perlu dijelaskan secara terbuka, mekanisme pengaduan diperkuat, dan kebijakan besar perlu mempunyai ruang evaluasi serta koreksi.
