Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang tidak pernah mengubah keputusan, tetapi pemerintah yang mampu mengubah keputusan ketika bukti menunjukkan bahwa keputusan sebelumnya keliru.
Terakhir, Indonesia perlu menjalankan apa yang Winters sebut Politics of Preparation: membangun institusi anti-capture, sistem transparansi, persaingan usaha yang sehat, media dan masyarakat sipil yang kuat, serta mekanisme koreksi sebelum datang krisis yang memaksa semuanya dilakukan sekaligus.
Kontrak yang Harus Diperbarui
Indonesia tidak sedang kekurangan cita-cita. Kita mempunyai Indonesia Emas 2045, target pertumbuhan tinggi, hilirisasi, industrialisasi, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, serta daftar proyek yang cukup panjang untuk membuat kalender pembangunan kehabisan halaman.
Yang perlu dijaga adalah agar di tengah seluruh ambisi tersebut masyarakat tetap merasa bahwa mereka adalah subjek pembangunan, bukan sekadar penonton yang sesekali diminta bertepuk tangan ketika angka pertumbuhan diumumkan.
Kontrak sosial Indonesia sebenarnya sederhana: negara hadir, hukum adil, kesempatan terbuka, hasil pembangunan dirasakan lebih luas, dan warga mempunyai suara.
Kalau itu terjaga, pemerintah tidak perlu terlalu sibuk meminta trust. Kepercayaan akan datang sebagai akibat.
Dan mungkin itulah reformasi yang paling murah sekaligus paling sulit.
Karena pada akhirnya rakyat tidak pernah meminta negara memberikan garansi seumur hidup. Mereka hanya ingin memastikan bahwa ketika diminta membayar pajak, menaati aturan, menjaga persatuan dan bersabar menunggu Indonesia Emas, emasnya nanti tidak hanya terlihat dari balkon mereka yang sudah lebih dulu berada di lantai paling atas.
Indonesia Emas seharusnya bukan hanya negara yang semakin kaya.
Ia harus menjadi negara yang membuat semakin banyak rakyat merasa: kontrak ini masih layak dipertahankan.
Jakarta, 30 Agustus 2026
LDT
