Masalahnya, PBB memiliki penyakit klasik keluarga besar: semua menginginkan kerukunan, tetapi masing-masing mempunyai definisi sendiri tentang siapa yang harus terlebih dahulu meminta maaf.
Negara besar merasa telah terlalu banyak membayar. Negara kecil merasa terlalu sedikit didengar. Negara berkembang mempertanyakan mengapa aturan dunia sering dibuat oleh mereka yang sudah lebih dahulu maju.
Sementara itu, lima anggota tetap Dewan Keamanan mempunyai hak veto—semacam hak istimewa anggota keluarga senior untuk menghentikan keputusan rapat hanya dengan berkata, “Saya tidak setuju.”
Tidak mengherankan jika orang bertanya: masih relevankah PBB?
Pertanyaan itu wajar. Resolusi dikeluarkan, tetapi perang tetap berlangsung. Rapat diselenggarakan, tetapi bantuan kemanusiaan tetap tertahan. Pernyataan bersama dibacakan dengan khidmat, lalu ditafsirkan secara berbeda bahkan sebelum mikrofon dimatikan.
Namun, menilai PBB hanya dari konflik yang gagal dihentikannya juga tidak sepenuhnya adil. Kita jarang membaca berita tentang perang yang tidak terjadi, wabah yang berhasil ditekan, pengungsi yang mendapat pertolongan, anak yang menerima makanan, atau negara kecil yang akhirnya memiliki tempat untuk berbicara. Keberhasilan semacam itu kurang menarik bagi media karena tidak disertai ledakan.
PBB bukan pemerintah dunia. Ia tidak memiliki polisi yang dapat langsung mengetuk pintu negara pelanggar. Kekuatan PBB berasal dari kemauan anggotanya.
Jika negara-negara besar memilih bertindak sendiri, ruang sidang yang megah itu dapat berubah menjadi tempat semua orang mengeluhkan kebakaran sambil menyembunyikan korek api masing-masing.
Tetapi justru ketika dunia semakin terpecah, tempat untuk berbicara semakin diperlukan. PBB mungkin lambat, birokratis, dan sering mengecewakan. Namun alternatifnya bukan organisasi internasional yang lebih sempurna. Alternatifnya bisa jadi dunia tanpa meja bersama—tempat negara yang kuat berbicara dengan senjata, sedangkan yang lemah hanya kebagian mendengar.
