“Data tahun lalu menunjukkan kepatuhan pembayaran PKB dan BBNKB baru sekitar 40 persen. Tahun ini kita targetkan bisa meningkat minimal menjadi 50 persen,” katanya.
Untuk mencapai target tersebut, Pemko Batam bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan dua strategi utama.
Pertama, mendorong digitalisasi layanan pajak secara menyeluruh. Dengan sistem ini, wajib pajak diharapkan bisa melakukan pembayaran secara online tanpa harus datang ke kantor Samsat.
“Kita ingin ke depan masyarakat cukup bayar secara digital, bahkan bisa langsung mengunduh dokumen seperti STNK tanpa harus kembali ke kantor pelayanan,” jelasnya.
Strategi kedua adalah memperluas jangkauan layanan dengan menambah titik pembayaran (payment point). Saat ini, jumlah titik pembayaran dinilai belum merata karena baru tersedia sekitar 11 lokasi.
“Kita akan dorong penambahan titik layanan agar lebih dekat dengan masyarakat. Ini penting untuk meningkatkan kemudahan akses,” tambah Suhar.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penguatan penegakan aturan bagi wajib pajak yang menunggak. Meski demikian, pendekatan yang dilakukan tetap mengedepankan cara-cara persuasif dan edukatif.
“Penagihan tetap dilakukan secara bertahap, mulai dari notifikasi hingga surat peringatan. Pendekatan yang elegan tetap kita kedepankan,” katanya.
Menurut Suhar, rendahnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh belum optimalnya sistem digitalisasi serta kurangnya efek jera dari sanksi yang ada. Oleh karena itu, kolaborasi lintas instansi, termasuk kemungkinan razia terpadu, menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemko Batam optimistis target peningkatan PAD dapat tercapai. Bahkan, ke depan diharapkan pendapatan daerah bisa menembus angka lebih dari Rp5 triliun.
“Pembangunan terus berjalan dan kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Karena itu, optimalisasi pajak menjadi kunci agar roda pembangunan tetap bergerak,” tutupnya.(Iman)
