Seluruh beban operasional tersebut terpaksa mengikis margin keuntungan pangkalan yang kian hari kian menipis.
Selain kendala finansial, pangkalan di area komplek seperti ini juga memikul beban kerja administratif yang semakin rumit.
Kewajiban melakukan validasi digital kartu identitas (KTP/KK) melalui sistem Subsidi Tepat milik Pertamina menyedot waktu dan tenaga ekstra saat melayani antrean warga di halaman rumah.
“Kami sangat mendukung program subsidi tepat sasaran agar distribusinya rapi. Namun, proses input data digital dan mengelola antrean warga perumahan ini membutuhkan dedikasi waktu yang luar biasa. Sangat tidak sebanding jika margin pendapatan kami dipatok mati pada regulasi lama yang tidak pernah dievaluasi oleh pemerintah daerah,” keluhnya.
Stagnasi harga di tingkat pangkalan resmi ini berbanding terbalik dengan fenomena harga di pasar bebas. Akibat terhimpitnya ekosistem pangkalan, harga gas melon di tingkat warung pengecer atau konsumen akhir di luar pangkalan sering kali lepas kendali hingga menembus kisaran Rp22.000 sampai Rp25.000 per tabung karena panjangnya rantai distribusi hilir.
Melalui rangkaian peliputan ini, pengelola Pangkalan “Aim Gas” di Kelurahan Batu IX menaruh harapan besar agar Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) segera mengambil langkah strategis.
Evaluasi dan penyesuaian HET ke angka yang rasional dan adil dinilai menjadi satu-satunya cara agar pangkalan resmi tetap sehat secara bisnis, sekaligus memastikan pasokan energi untuk rakyat kecil tetap berjalan aman tanpa kendala. (Red)
