Syafruddin juga mengingatkan bahwa besarnya aset yang dikelola Danantara memang membuat lembaga tersebut relevan dalam pembahasan stabilitas ekonomi. Namun, aspek tata kelola harus menjadi perhatian utama agar tidak muncul konflik kepentingan terhadap portofolio investasi yang dimiliki.
Ia mencontohkan model Singapura yang memisahkan secara tegas peran Temasek sebagai pengelola investasi dengan otoritas moneter sebagai regulator.
Pandangan serupa disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. Menurutnya, Danantara dapat memberikan perspektif tambahan mengenai kondisi dunia usaha dan sektor riil, mengingat lembaga tersebut mengelola aset besar dan memiliki keterkaitan dengan berbagai BUMN strategis, termasuk bank-bank milik negara.
Namun Yusuf menilai lembaga yang memiliki dampak sistemik tetap harus berada dalam posisi sebagai objek pengawasan regulator, bukan menjadi bagian dari pengambil keputusan kebijakan stabilitas keuangan.
Ia menegaskan besarnya pengaruh ekonomi Danantara tidak otomatis menjadi alasan untuk masuk sebagai anggota forum regulator.
Yusuf juga mengingatkan perlunya aturan yang tegas apabila Danantara tetap dilibatkan dalam KSSK. Menurutnya, keterlibatan sebaiknya dibatasi sebagai pemberi masukan tanpa hak suara, disertai mekanisme pengunduran diri saat pembahasan menyangkut portofolio investasinya serta pengaturan ketat mengenai akses terhadap informasi strategis.
Dengan demikian, pelibatan Danantara diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi tanpa mengurangi independensi lembaga-lembaga yang selama ini bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
SUMBER: CNN Indonesia
