kabarekonomi.co.id, BINTAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program prioritas nasional di bidang pendidikan.
Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, saat meninjau lokasi rencana pembangunan di kawasan Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Senin (22/6/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Wagub didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), instansi teknis, serta perwakilan pihak terkait lainnya. Mereka memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun administratif yang masih perlu diselesaikan.
Lokasi yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat ini memiliki luas kurang lebih 9 hektare. Lahan tersebut dinilai cukup strategis dan telah memiliki kejelasan status kepemilikan, sehingga dapat segera diproses ke tahap berikutnya.
“Lahan ini sudah siap dan bersertifikat. Ini menjadi modal awal yang sangat penting. Namun kita tidak boleh lengah, karena daerah lain juga berlomba mendapatkan program ini,” ujar Nyanyang di sela-sela peninjauan.
Wagub menegaskan bahwa seluruh proses administrasi harus diselesaikan dalam waktu singkat. Ia menargetkan seluruh dokumen pendukung, mulai dari perizinan hingga kajian teknis, harus rampung paling lambat pertengahan Juli 2026.
Menurutnya, percepatan ini menjadi krusial karena program Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang diperebutkan oleh ratusan daerah di Indonesia.
“Lebih dari 400 kabupaten/kota mengusulkan program ini. Kita harus benar-benar siap. Kalau kita lambat, peluang itu bisa diambil daerah lain,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk terus melakukan koordinasi intensif setiap minggu guna memastikan tidak ada hambatan berarti dalam proses persiapan.
Lelang Oktober, Pekerjaan Dimulai Awal 2027
Berdasarkan rencana yang disampaikan dalam rapat lapangan, proses lelang proyek ditargetkan dapat dimulai pada Oktober 2026. Dengan demikian, pekerjaan fisik pembangunan diharapkan sudah bisa dimulai pada awal tahun 2027, sekitar Februari hingga Maret.
Untuk mencapai target tersebut, berbagai tahapan teknis harus segera dipastikan, termasuk desain pembangunan, penyesuaian dengan kondisi lahan, serta proses land clearing.
Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menjadi faktor penting, terutama terkait penyusunan desain teknis dan spesifikasi pembangunan.
Dalam diskusi yang berlangsung di lokasi, sejumlah kendala teknis turut mencuat. Di antaranya adalah belum finalnya desain teknis dari pihak pusat, serta perlunya sinkronisasi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Selain itu, aspek lingkungan juga menjadi perhatian serius. Saat ini, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) masih dalam proses penyusunan, meskipun sebagian dokumen pendukung seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) telah diterbitkan.
Ketersediaan sumber air bersih di sekitar lokasi juga menjadi salah satu faktor yang perlu dikaji lebih lanjut guna mendukung operasional sekolah nantinya.
“Dokumen lingkungan harus dipastikan selesai. Ini penting agar pembangunan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar salah satu perwakilan teknis dalam rapat tersebut.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Dalam kesempatan itu, perwakilan Dinas Sosial menyampaikan bahwa ada arahan langsung dari kementerian agar daerah segera menyelesaikan seluruh persiapan.
Selain itu, konsep Sekolah Rakyat ke depan juga akan dikembangkan menjadi sekolah dengan pola unggulan, yang tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga penguatan karakter. (Iman Suryanto)
