Menanggapi pemberitaan yang sempat menyebutkan bahwa kendaraan pengangkut milik salah satu perusahaan galangan kapal besar di kawasan Tanjunguncang, Pertamina meluruskan kekeliruan data tersebut.
Hasil penelusuran nomor polisi kendaraan menunjukkan bahwa mobil pikap pengangkut BBM tersebut merupakan kendaraan milik perseorangan (pribadi), bukan milik badan usaha maupun korporasi komersial.
Guna mencegah penyalahgunaan ganda, Pertamina juga telah melakukan pemeriksaan digital terhadap sistem pencatatan internal mereka.
“Pertamina memastikan bahwa akun QR Code Subsidi Tepat yang melekat pada kendaraan pengangkut tersebut statusnya telah dihapus dan tidak aktif. Dengan demikian, transaksi pengisian kemarin murni menggunakan mekanisme surat rekomendasi sektor transportasi air, bukan menyalahgunakan mekanisme QR Code subsidi kendaraan darat,” kata Fahrougi mempertegas.
Sektor energi subsidi, khususnya Pertalite dan Solar, terus menjadi perhatian serius pemerintah dan Pertamina Patra Niaga agar tepat sasaran dan tidak membebani fiskal negara secara keliru.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan komitmennya untuk terus memperketat pengawasan digital maupun fisik di setiap SPBU wilayah Kepulauan Riau.
Langkah ini diambil demi memastikan bahwa hak-hak masyarakat kecil, nelayan, dan penyedia jasa transportasi publik tetap terlindungi dari praktik spekulan ilegal. Pertamina juga membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal distribusi energi nasional.
“Apabila masyarakat menemukan atau mencurigai adanya indikasi penyimpangan maupun praktik kecurangan dalam penyaluran BBM subsidi di lapangan, kami sangat berharap informasi tersebut dapat dilaporkan secara resmi melalui kanal pengaduan Pertamina agar bisa segera kami tindak tegas sesuai aturan,” pungkasnya.(***)
