Karena itu, pengawalan investasi seharusnya mengikuti mata rantai yang jelas: commitment → permits → financial close → capital expenditure → construction → commercial operation.
Pertanyaannya bukan hanya berapa investor yang tertarik kepada Indonesia, tetapi berapa yang akhirnya benar-benar mengeluarkan uangnya di Indonesia.
KI dan KEK Harus Menjadi Jalur Cepat
Salah satu instrumen paling masuk akal untuk mempercepat realisasi investasi adalah Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Logikanya sederhana. Jika pemerintah ingin mempercepat investasi, mengapa tidak memulainya dari tempat yang seharusnya sudah memiliki lahan, utilitas, infrastruktur, perizinan, dan pengelola?
KI dan KEK seharusnya menjadi fast-track investment platforms, bukan sekadar kumpulan kawasan dengan papan nama bagus dan brosur investasi yang semakin tebal.
Keberhasilan kawasan harus diukur dari berapa anchor tenant yang masuk, berapa investasi mencapai financial close, berapa capital expenditure terealisasi, berapa pabrik mulai beroperasi, berapa ekspor dihasilkan, dan berapa lapangan kerja formal tercipta.
Tidak semua kawasan harus diperlakukan sama. Pemerintah dapat memilih sejumlah KI dan KEK yang paling siap dan mempunyai dampak ekonomi terbesar. Kawasan tersebut kemudian dapat diklasifikasikan secara praktis: siap menerima investasi sekarang, masih dapat diperbaiki dalam 2027, atau memang belum cukup siap.
Setelah itu, hambatannya diselesaikan satu per satu: akses jalan, pelabuhan, listrik, gas, air baku, pengolahan limbah, digital connectivity, tata ruang, dan perizinan.
Lebih baik beberapa kawasan benar-benar hidup daripada banyak kawasan terus disebut strategis sementara investornya tetap menunggu.
Produktivitas Tidak Boleh Menjadi Anak Tiri
Investasi saja tidak cukup. Indonesia juga membutuhkan peningkatan produktivitas yang cukup besar. Bahkan di sinilah tantangan yang mungkin lebih sulit.
Pabrik dapat dibangun dalam beberapa tahun. Tetapi meningkatkan produktivitas tenaga kerja, kualitas manajemen, teknologi, institusi, dan efisiensi membutuhkan kerja yang jauh lebih sistematis.
Salah satu upaya yang dapat menghasilkan dampak relatif cepat adalah memperbesar dan meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta memperluas program reskilling dan upskilling.
