Polemik Lahan Eks Isenabasa, Kuasa Hukum Ionkenedia Minta Semua Pihak Tak Hambat Pembangunan Sarana Sosial

BP Batam Batalkan Alokasi

Persoalan kemudian berlanjut pada periode 2020–2023. Pembangunan gedung serbaguna disebut belum selesai dan masih berada pada tahap struktur rangka baja.

Bacaan Lainnya

BP Batam selanjutnya menerbitkan tiga surat peringatan, masing-masing pada 4 April, 25 Juli, dan 5 Oktober 2023.

Setelah rangkaian peringatan tersebut, BP Batam pada 6 Juni 2024 membatalkan alokasi lahan melalui surat Nomor B-487/A3.1/KL.02.02/6/2024. Dalam dokumen klarifikasi Yayasan Ionkenedia, pembatalan tersebut dikaitkan dengan belum dipenuhinya kewajiban pembangunan.

Setelah pembatalan tersebut, Yayasan Ionkenedia mengajukan permohonan alokasi lahan melalui Land Management System BP Batam pada 9 Agustus 2024.

Yayasan Ionkenedia kemudian disebut memperoleh persetujuan alokasi lahan, melunasi kewajiban UWT sesuai persyaratan, serta memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan.

Niko juga menegaskan, status alokasi lahan dan perubahan kepengurusan Yayasan Isenabasa merupakan dua persoalan berbeda.

Pihak Ionkenedia menyatakan bahwa pembatalan alokasi merupakan tindakan BP Batam yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban atas alokasi lahan. Sementara perubahan kepengurusan Yayasan Isenabasa merupakan persoalan tata kelola internal yayasan.

“Jangan sampai dua persoalan yang berbeda kemudian dicampuradukkan sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” demikian posisi yang disampaikan dalam bahan klarifikasi tersebut.

Gedung Serbaguna Tetap Akan Dilanjutkan

Yayasan Ionkenedia juga menegaskan bahwa peruntukan sosial lahan tersebut tidak berubah. Pembangunan gedung serbaguna akan dilanjutkan hingga selesai dan diharapkan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sosial seluruh subetnis Batak di Kota Batam.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *