KABAREKONOMI.CO.ID, NATUNA – Di tengah hamparan sawah Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, persoalan pertanian tidak berhenti pada berapa ton padi yang bisa dipanen. Di balik bulir-bulir padi yang menguning, ada cerita tentang ekonomi masyarakat, kepastian penghidupan petani, hingga ketahanan pangan sebuah daerah yang berada di wilayah perbatasan.
Pemandangan itu terlihat ketika Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) sekaligus Ketua DPD HKTI Provinsi Kepri, Dr. Nyanyang Haris Pratamura, turun langsung ke lahan pertanian Bunguran Batubi, Selasa (1/9/2026).
Nyanyang tidak datang sekadar menyaksikan panen raya. Ia meninjau lahan, berdialog dengan petani, melihat kondisi tanaman dan mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi petani.
Bersama Wakil Bupati Natuna Jarmin, S.E., Anggota DPRD Provinsi Kepri H. Mustamin Bakri serta jajaran terkait, rombongan terlebih dahulu meninjau lahan Kelompok Tani Harapan Makmur. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan panen bersama Kelompok Tani Cipto Dadi.
Kelompok Tani Cipto Dadi mengembangkan padi varietas Inpari 32 dengan melibatkan 10 petani. Dari lahan sekitar 6 hektare, kurang lebih 3 hektare telah memasuki masa panen. Namun, produktivitasnya saat ini masih berada di kisaran 2,5 ton per hektare.
Angka tersebut sebenarnya belum menggambarkan kemampuan maksimal lahan. Dalam kondisi normal, produktivitas dapat mencapai sekitar 3 hingga 3,5 ton per hektare. Artinya, masih ada ruang ekonomi yang cukup besar untuk didorong.
Jika produktivitas meningkat, bukan hanya volume beras yang bertambah. Pendapatan petani pun berpotensi ikut naik, sementara ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah dapat ditekan.
Persoalannya, peningkatan produksi tidak bisa hanya mengandalkan semangat petani. Ada irigasi yang harus dipastikan berfungsi. Ada hama yang harus dikendalikan. Ada perubahan cuaca yang harus diantisipasi. Ada teknologi yang harus masuk ke lahan. Dan yang tidak kalah penting, ada pasar yang harus menjamin hasil produksi petani memiliki nilai ekonomi.
Salah satu langkah yang mulai menjawab persoalan tersebut adalah hadirnya jaringan air irigasi sawah melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam.
