KABAREKONOMI.CO.ID, BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat sektor ekonomi maritim sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru daerah.
Melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri Perseroda, pemerintah mulai mengoptimalkan potensi kawasan labuh jangkar yang selama ini dinilai memiliki nilai ekonomi besar dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah strategis tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kepri untuk memaksimalkan keunggulan geografis daerah yang berada di jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia, yakni Selat Malaka dan Selat Singapura.
Posisi tersebut menjadikan Kepri sebagai kawasan yang sangat potensial untuk pengembangan berbagai layanan maritim, termasuk aktivitas ship-to-ship (STS) atau alih muatan antarkapal.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa pengelolaan potensi kemaritiman harus menjadi prioritas karena sektor ini memiliki peluang besar dalam meningkatkan penerimaan daerah sekaligus menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.
Menurutnya, selama ini aktivitas pelayaran internasional yang melintas di perairan Kepri sangat tinggi. Namun, potensi ekonomi yang muncul dari aktivitas tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah. Oleh sebab itu, pengembangan kawasan labuh jangkar dan layanan pendukung pelayaran menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
“Pemanfaatan kawasan labuh jangkar untuk aktivitas STS dinilai mampu menghadirkan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. Selain menghasilkan penerimaan langsung bagi daerah melalui pengelolaan kawasan dan jasa kepelabuhanan, aktivitas tersebut juga dapat mendorong tumbuhnya sektor usaha lain seperti logistik, perbekalan kapal, jasa perawatan kapal, agen pelayaran, hingga usaha mikro dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok maritim,” jelasnya saat ditemui awak pada Sabtu (7/6/2026) sore di Batam.
