KABAREKONOMI.CO.ID, JAKARTA – Upaya memperkuat pembangunan desa sekaligus mendukung program prioritas nasional terus digencarkan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dalam mendukung program prioritas nasional, yakni Jaga Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Jaga Indonesia Pintar, yang dirangkai dengan pengukuhan pengurus DPD dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Provinsi Kepri.
Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Bintan pada 4-5 Juni 2026 tersebut, menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Reda Manthovani, Ketua Pembina DPD ABPEDNAS Kepri Ansar Ahmad, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Jehezkiel Devy Sudarsono, serta Ketua DPD ABPEDNAS Kepri yang juga Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura.
Dari sisi ekonomi, program Jaga Desa dan Makan Bergizi Gratis dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Selain memastikan tata kelola dana desa berjalan baik dan transparan, program tersebut juga membuka peluang tumbuhnya rantai pasok pangan lokal yang melibatkan petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga koperasi desa.
Ketua DPD ABPEDNAS Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan keberadaan ABPEDNAS harus mampu menjadi mitra pemerintah dalam memastikan berbagai program strategis nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
Menurut Nyanyang, program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat tidak hanya berbicara soal pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga memiliki efek ekonomi yang besar bagi daerah.
“Program MBG harus menjadi penggerak ekonomi desa. Kebutuhan bahan pangan untuk program ini bisa disuplai dari petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal. Dengan demikian, perputaran ekonomi terjadi di desa dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, ABPEDNAS Kepri akan mendorong seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kabupaten dan kota untuk aktif mengawal implementasi program-program pemerintah agar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata.
Nyanyang juga menilai sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kejaksaan, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa di wilayah Kepri yang memiliki karakteristik kepulauan.
