Riki menjelaskan bahwa koperasi diharapkan dapat berperan sebagai agregator produksi lokal. Artinya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat pengumpulan, pengolahan, dan distribusi produk lokal.
“Ke depan, koperasi diharapkan mampu menjadi agregator produksi lokal sekaligus mendorong substitusi impor dari daerah lain,” jelasnya.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah serta memperkuat rantai nilai produk lokal. Dengan meningkatnya produksi lokal, peluang terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat juga semakin terbuka.
Dalam diskusi tersebut juga muncul kekhawatiran sebagian pelaku usaha terkait potensi persaingan antara koperasi dan UMKM yang sudah ada. Namun, Riki menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih justru dirancang sebagai wadah penguatan UMKM, bukan pesaing.
Menurutnya, koperasi akan memperluas akses pasar, pembiayaan, serta memperkuat posisi tawar pelaku UMKM. Dengan model kolektif, UMKM dapat memperoleh efisiensi skala yang sebelumnya sulit dicapai secara individu.
“Koperasi Merah Putih bukan memakan pelaku UMKM. Justru koperasi menjadi wadah UMKM untuk berkembang,” tegasnya.
Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong integrasi ekosistem ekonomi lokal, di mana UMKM tetap menjadi pelaku utama produksi, sementara koperasi berperan sebagai penguat rantai distribusi, pemasaran, dan pembiayaan.
Sebagai provinsi perbatasan, Kepri memiliki tantangan sekaligus peluang dalam menjaga kedaulatan ekonomi. Wilayah seperti Natuna dan Kepulauan Anambas disebut memiliki posisi strategis dalam konteks ini.
Riki menekankan bahwa koperasi dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Dengan koperasi yang kuat, aktivitas ekonomi lokal dapat berkembang dan mengurangi ketergantungan pada produk impor dari negara tetangga.
“Koperasi menjadi alat kedaulatan ekonomi di wilayah perbatasan,” ujarnya.
