KABAREKONOMI.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga Rabu (5/8/2026) pukul 07.30 WIB, proses pendataan telah mencapai 81,95 persen, dengan lebih dari 91,43 juta responden usaha dan keluarga usaha berhasil didata di seluruh Indonesia.
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan capaian tersebut mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan sensus, meskipun sempat diwarnai berbagai disinformasi dan hoaks yang beredar di media sosial.
“Sekitar 91,439 juta responden usaha dan keluarga usaha telah didata. Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat atas dukungannya,” ujar Sonny dalam siniar bersama Bisnis Indonesia, Rabu (5/8/2026).
Menurut Sonny, Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian nasional.
Dari sisi capaian wilayah, Provinsi Bengkulu menjadi daerah dengan progres pendataan tertinggi, yakni sekitar 92 persen. Sementara itu, Papua masih menjadi provinsi dengan tingkat penyelesaian pendataan terendah dibandingkan daerah lainnya.
Sonny menjelaskan, berbeda dengan survei yang menggunakan sampel, sensus dilakukan dengan mendata seluruh unit usaha sehingga pemerintah memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat mengenai aktivitas ekonomi nasional.
Karena itu, BPS mengajak masyarakat yang belum mengikuti pendataan agar menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan target penyelesaian sensus tercapai dengan kualitas data yang tetap terjaga.
“Sensus Ekonomi akan menghasilkan peta lengkap mengenai jumlah pelaku usaha, lokasi usaha, jenis kegiatan ekonomi, hingga skala usaha di seluruh Indonesia. Dari situ pemerintah bisa menyusun kebijakan berdasarkan kondisi yang sebenarnya,” kata Sonny.
Ia menambahkan, data hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Informasi tersebut juga akan membantu pemerintah memahami persebaran pelaku usaha di berbagai daerah, sehingga kebutuhan infrastruktur maupun program pengembangan ekonomi dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Selain itu, hasil sensus diharapkan mampu memperkuat ekosistem usaha nasional melalui pemetaan rantai pasok antarwilayah. Dengan mengetahui konsentrasi dan karakteristik pelaku usaha di setiap daerah, pemerintah dapat menyusun strategi pengembangan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
SUMBER: BISNIS INDONESIA
