KABAREKONOMI.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bergerak cepat menggalang dukungan dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Langkah ini diambil demi memperkuat kedaulatan sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, melakukan kunjungan kerja maraton ke sejumlah kementerian di Jakarta untuk menyinkronkan program strategis daerah dengan kebijakan nasional. Salah satunya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terkait Merdeka Sinyal di Jakarta pada Selasa (14/7/2026) pagi.
Dari hasil koordinasi intensif tersebut, Pemprov Kepri membawa pulang komitmen besar yang merangkum empat urgensi utama pembangunan wilayah perbatasan.
Nyanyang menegaskan bahwa sebagai provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam, Kepri membutuhkan perlakuan khusus (affirmative action) dari pemerintah pusat, terutama dalam aspek konektivitas dan keamanan.
Poin pertama dan kedua yang menjadi fokus utama dalam diplomasi daerah ini adalah interkoneksi wilayah. Nyanyang menyebutkan bahwa disparitas pembangunan antar-pulau masih menjadi tantangan klasik yang harus segera diselesaikan.
”Kami menekankan pentingnya konektivitas, tidak hanya antar-kabupaten/kota, tetapi hingga ke pulau-pulau beranda terdepan. Akses mobilitas yang lancar adalah urat nadi perekonomian masyarakat,” ujar Nyanyang usai mematangkan koordinasi di Jakarta.
Sejalan dengan konektivitas, percepatan pembangunan infrastruktur fisik juga menjadi agenda yang mendesak. Infrastruktur dasar seperti dermaga, jalan lingkungan, dan fasilitas publik di wilayah perbatasan akan digenjot melalui intervensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Menurutnya, kementerian terkait menyambut positif usulan ini dan siap mengintegrasikannya dalam rencana kerja tahunan.
Tantangan nyata lain yang dihadapi warga kepulauan adalah keterbatasan akses informasi akibat ketiadaan sinyal telekomunikasi (blank spot). Di era digital, keterisolasian sinyal tidak hanya menghambat sektor ekonomi dan pendidikan, tetapi juga berdampak pada aspek pertahanan keamanan.
