Menurut Rahman, lemahnya ketegasan pemerintah daerah dan BP Batam dalam menjaga kawasan tangkapan air telah memperparah situasi. Ia menilai bahwa pembangunan yang tidak terkendali dan abainya penegakan aturan lingkungan menjadi bom waktu bagi ketersediaan air bersih di Batam.
“Seharusnya Pemko Batam dan BP Batam tegas terhadap kerusakan hutan. Kalau kawasan tangkapan air rusak, waduk tidak akan mampu menyuplai kebutuhan air masyarakat,” katanya.
Rahman juga menekankan pentingnya solusi jangka panjang, bukan sekadar penanganan darurat. Ia mendorong pemerintah untuk segera membangun waduk-waduk tambahan sebagai langkah strategis menghadapi pertumbuhan Batam ke depan.
“Harus ada waduk tambahan. Kalau tidak dilakukan dari sekarang, ke depan Batam akan mengalami krisis air bersih yang jauh lebih parah dari hari ini,” ujarnya mengingatkan.
Pernyataan Rahman Usman tersebut sekaligus memperkuat suara warga yang menilai krisis air Batam merupakan persoalan struktural dan sistemik. Ia menegaskan bahwa tudingan aksi bermuatan politik justru berpotensi mengaburkan substansi masalah.
“Ini bukan soal politik. Ini soal kelalaian dalam mengelola sumber daya air dan lingkungan,” tegas Rahman.
Aksi warga Tanjung Sengkuang pun menjadi alarm keras bagi pemerintah dan BP Batam untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola air bersih. Warga berharap, peringatan ini tidak diabaikan dan menjadi momentum lahirnya kebijakan tegas demi menjamin ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat Batam. (Iman Suryanto)
