Transaksi Kripto Lintas Negara Jadi Tantangan, OJK Dorong Pertukaran Informasi Internasional

Karena itu, OJK menilai diperlukan integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, hingga penegakan hukum. Penguatan tersebut juga perlu didukung mekanisme pertukaran informasi yang lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk menelusuri transaksi digital.

Pertemuan yang diikuti sejumlah negara Asia Tenggara tersebut melibatkan perwakilan Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura. Delegasi dari Jepang dan Amerika Serikat juga turut berpartisipasi.

Bacaan Lainnya

Sejumlah lembaga pengawas keuangan yang hadir di antaranya Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People’s Democratic Republic.

Forum ini juga melibatkan aparat penegak hukum, organisasi internasional seperti INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan yang bergerak di bidang analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain.

Berbagai isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari perkembangan kejahatan siber, penyalahgunaan aset virtual, penipuan berbasis kecerdasan artifisial atau AI-enabled fraud, hingga praktik pencucian uang melalui aset kripto.

Selain itu, pengawasan stablecoin, penerapan FATF Travel Rule, serta tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara juga menjadi agenda utama.

Para delegasi turut bertukar informasi mengenai perkembangan regulasi di masing-masing negara, pengalaman penegakan hukum, serta pola kerja sama dengan sektor swasta.

Diskusi kelompok juga dilakukan untuk merumuskan rekomendasi praktis guna memperkuat koordinasi dan respons bersama dalam menghadapi kejahatan keuangan digital.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *