KABAREKONOMI.CO.ID, YOGYAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerja sama regional dan internasional untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kejahatan keuangan digital, khususnya penyalahgunaan aset kripto dan aset keuangan digital yang semakin kompleks serta melintasi batas negara.
Langkah tersebut dibahas dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang diselenggarakan OJK bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang, di Yogyakarta pada 18–20 November 2026.
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi regulator, aparat penegak hukum, lembaga internasional, serta pelaku industri keuangan dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi digital.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, mengatakan perkembangan teknologi keuangan telah membuka peluang besar bagi pengembangan industri keuangan digital. Namun, inovasi tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya potensi penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal.
Menurutnya, karakteristik transaksi aset digital yang dapat dilakukan lintas negara membuat penanganan kejahatan keuangan membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antarotoritas.
“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi.
Ia menjelaskan, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan regulasi dan kesiapan pengawasan antarnegara menjadi tantangan tersendiri dalam mencegah aktivitas ilegal.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata. Kondisi tersebut menyebabkan informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.










