Dengan konsep tersebut, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pemilik lahan, tetapi juga menjadi mitra pertumbuhan investasi.
Batam Harus Bangun Ekosistem Investasi Terintegrasi
Fary menilai reformasi di Batam tidak cukup berhenti pada penyederhanaan perizinan. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem investasi yang mengintegrasikan kawasan industri dengan pelabuhan, bandara, energi, air bersih, logistik, pendidikan vokasi, pusat riset, hingga inovasi.
Menurutnya, pemerintah juga perlu bertransformasi dari sekadar pengelola lahan menjadi investment ecosystem orchestrator, yakni pihak yang mampu menyatukan regulasi, infrastruktur, pelayanan, dan kebutuhan investor dalam satu sistem yang terintegrasi.
Fary mengatakan pelajaran yang diperoleh dari VSIP sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya meningkatkan daya saing investasi Indonesia.
Menurutnya, di tengah persaingan global, daya tarik investasi tidak lagi hanya ditentukan oleh insentif fiskal, tetapi juga oleh kepastian hukum, kepercayaan investor, kemudahan berusaha, dan kecepatan pelayanan.
“Kecepatan pelayanan kini menjadi mata uang baru dalam persaingan investasi global,” tegasnya.
Ia optimistis Batam memiliki modal kuat berupa lokasi strategis, sejarah panjang sebagai kawasan industri, serta status Free Trade Zone (FTZ).
Tantangan berikutnya, kata Fary, bukan lagi bagaimana menjual lebih banyak lahan, melainkan memastikan setiap hektare kawasan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.
“Pada akhirnya, kawasan industri terbaik bukanlah yang paling luas, tetapi yang paling mampu menciptakan nilai tambah. Masa depan kawasan industri bukan lagi tentang menjual lahan, melainkan membangun kepercayaan dan menciptakan nilai dari setiap investasi,” pungkasnya. (Iman)
