Rini menilai peluang kolaborasi antara Indonesia dan Kamboja sangat terbuka, terutama melalui program pertukaran pegawai, pengembangan kapasitas aparatur, riset bersama, hingga pelatihan untuk meningkatkan kualitas birokrasi di kedua negara.
“Kami percaya bahwa kerja sama yang akan dijalin antara Indonesia dan Kamboja akan memberikan pembelajaran bersama dan memberikan dampak baik jangka panjang bagi kedua negara,” katanya.
Sementara itu, Deputy Prime Minister sekaligus Minister of Civil Service Kamboja, HE Hun Many, memaparkan transformasi administrasi publik yang tengah dijalankan negaranya melalui Strategi Pentagon, yang berfokus pada peningkatan kinerja instansi pemerintah, reformasi sistem rekrutmen aparatur, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan.
Hun Many berharap pertemuan tersebut menjadi titik awal kerja sama yang lebih luas antara kedua negara, termasuk dalam berbagi praktik terbaik di sektor pelayanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan, penelitian administrasi publik, serta pengembangan kompetensi aparatur sipil.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak menandatangani Joint Statement (JS) yang menjadi dasar pengembangan kerja sama strategis di bidang reformasi birokrasi, manajemen kinerja dan kelembagaan, pengelolaan SDM aparatur, pelayanan publik, serta transformasi digital pemerintahan.
Penandatanganan pernyataan bersama tersebut menjadi bukti komitmen Indonesia dan Kamboja untuk terus memperkuat koordinasi serta memperluas kerja sama yang saling menguntungkan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
SUMBER: KOMPAS
