KABAREKONOMI.CO.ID, JAKARTA – Indonesia dan Kamboja sepakat memperkuat kerja sama di bidang pendayagunaan aparatur negara, reformasi birokrasi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kesepakatan tersebut menjadi babak baru hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin selama sekitar 67 tahun.
Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dengan Deputy Prime Minister sekaligus Minister of Civil Service Kerajaan Kamboja, HE Hun Many, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan bilateral sekaligus bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan.
“Pertemuan bilateral ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama yang akan memperkuat hubungan Indonesia dan Kamboja, terutama di bidang tata kelola publik, reformasi birokrasi, dan pendayagunaan aparatur negara,” ujar Rini.
Menurutnya, kerja sama kedua negara berpotensi dikembangkan pada berbagai sektor strategis, seperti transformasi digital pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan sistem pengawasan administrasi pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Rini juga memaparkan berbagai langkah transformasi tata kelola publik yang tengah dijalankan Indonesia sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, termasuk upaya menuju keanggotaan penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini telah memiliki 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terintegrasi dengan layanan omnikanal guna mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah.
