Perhatian terhadap wilayah 3T, lanjutnya, diperlukan agar pelaksanaan program pemenuhan gizi berjalan lebih merata dan dapat mendukung upaya penanganan stunting di daerah.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono meresmikan SPPG 3T di Tanjungpinang sebagai bagian dari peresmian serentak dapur SPPG di wilayah barat Indonesia. Peresmian secara daring juga dilakukan oleh Kepala BGN Sudaryono dari Aceh.
Trenggono menyebutkan, sebanyak 980 dapur SPPG diresmikan di 16 provinsi, meliputi sejumlah wilayah di Kalimantan, Bali, Sumatera, Kepulauan Riau, serta Kepulauan Bangka Belitung.
Khusus di Kepri, sebanyak 35 SPPG telah diresmikan. Rinciannya, empat SPPG di Kabupaten Karimun, sembilan di Kabupaten Natuna, satu di Kabupaten Lingga, sembilan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 10 di Kota Batam, dan dua di Kota Tanjungpinang.
Trenggono mengatakan, sejumlah daerah masih membutuhkan penambahan fasilitas SPPG, terutama di wilayah 3T. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan operasional sebelum dapur SPPG mulai melayani penerima manfaat.
Kesiapan tersebut mencakup pemenuhan standar operasional prosedur (SOP), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Apabila sudah siap nanti ya kita adakan semacam training mungkin 2-3 hari,” ujarnya.
Setelah tahapan persiapan dan pelatihan, SPPG akan menjalani uji coba dengan menyalurkan sekitar 100 hingga 200 porsi kepada penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan dan standar yang ditetapkan BGN.
Ia menegaskan, pengelolaan MBG harus dilakukan secara terencana agar menghasilkan layanan yang berkualitas dan tepat sasaran.
“Menjadi MBG yang berkualitas dan tepat sasaran,” tuturnya.
Trenggono juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak yang mengatasnamakan BGN untuk meminta pungutan dalam proses pembentukan SPPG. Ia menegaskan bahwa proses pembentukan SPPG dilakukan secara terpusat melalui BGN dan harus mengikuti tahapan yang telah ditentukan.
“Tidak ada sepeserpun untuk permintaan SPPG ini, semua langsung terpusat di BGN,” katanya.
Di sisi lain, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menyatakan Pemerintah Kota Tanjungpinang mendukung pelaksanaan program MBG untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi agar layanan SPPG memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Ada beberapa catatan yang mungkin perlu kami sampaikan sebagai masukan untuk pembenahan agar memenuhi standar gizi yang ditetapkan BGN pusat,” ujar Lis.
Peresmian SPPG 3T tersebut menjadi bagian dari perluasan layanan pemenuhan gizi di berbagai daerah. Bagi Kepri, pemerataan fasilitas hingga wilayah kepulauan dan daerah yang menghadapi persoalan stunting menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program MBG.(iman)
