KABAREKONOMI.CO.ID, BATAM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk tidak lagi berhenti pada tahap peningkatan kapasitas, tetapi mampu menembus pasar internasional.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Kepri International Business Forum 2026 yang digelar di Harmonie One Batam, 22–24 September 2026. Forum ini menjadi ruang temu pelaku UMKM, investor, mitra usaha, pemerintah, serta jejaring bisnis dari berbagai negara.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepri Riki Rionaldi mengatakan forum tersebut dirancang untuk memperkuat ekosistem UMKM sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal.
Menurut dia, forum internasional tersebut tidak semata menjadi ajang pertemuan atau pameran produk, tetapi diarahkan untuk menghasilkan koneksi bisnis yang berujung pada transaksi dan kolaborasi.
“Bukan sekadar pertemuan dan pameran produk. Forum ini merupakan ruang untuk mempertemukan potensi usaha dengan peluang pasar, UMKM dengan investor, pemerintah dengan strategic partner, serta produk lokal dengan pasar internasional,” kata Riki.
Ia menekankan pentingnya perubahan pendekatan pemerintah dalam membina UMKM. Setelah selama ini banyak program berorientasi pada pelatihan, pembinaan ke depan harus semakin berorientasi pada kebutuhan pasar.
“Training oriented sudah tidak cukup lagi. Kita mesti menjadi market oriented,” ujarnya.
Riki mengatakan tantangan UMKM saat ini tidak lagi sebatas kemampuan memproduksi barang. Pelaku usaha juga dituntut mampu memenuhi berbagai persyaratan pasar, mulai dari kualitas produk, standardisasi, legalitas, kemasan, digitalisasi, pembiayaan hingga sertifikasi.
Kemampuan tersebut menjadi semakin penting ketika UMKM diarahkan memasuki pasar internasional yang memiliki standar dan karakteristik konsumen berbeda.
Riki juga menilai posisi geografis Kepri menjadi salah satu modal penting untuk memperluas akses UMKM ke pasar regional dan global.
Kepri memiliki 2.062 pulau, dengan 394 pulau berpenghuni. Sebanyak 22 pulau berada di kawasan perbatasan dengan negara-negara ASEAN.
Selain posisi geografis, Kepri memiliki kawasan perdagangan bebas, konektivitas laut dan udara, kawasan industri, pariwisata, serta potensi ekonomi halal.
“Kita memiliki potensi yang luar biasa. Kepri bisa menjadi connecting point antara Indonesia dengan masyarakat global,” katanya.
Karena itu, jejaring bisnis internasional dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong UMKM lokal agar tidak hanya mengandalkan pasar domestik.
Konsep yang didorong dalam forum tersebut adalah “from networking to business connecting, and from business connecting to real transaction and collaboration.”
Dengan pendekatan tersebut, pertemuan bisnis diharapkan menghasilkan hubungan usaha yang konkret, bukan berhenti pada pertukaran kontak maupun promosi produk.
Forum tahun ini mengangkat dua isu utama, yakni Halal World Forum dan Women Entrepreneur. Riki mengatakan sektor halal menjadi salah satu kekuatan penting yang dapat dikembangkan untuk memperluas pasar produk UMKM Kepri.
Halal, kata dia, tidak lagi sebatas persoalan sertifikasi produk, tetapi telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang mencakup pangan, fesyen, pariwisata, keuangan, teknologi hingga gaya hidup.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan perubahan ekonomi global membuat penguatan UMKM dan kewirausahaan perempuan menjadi semakin penting.
“UMKM bukan hanya sekadar entitas bisnis; UMKM merupakan wujud ketangguhan kreativitas sekaligus kekuatan ekonomi masyarakat.” kata Nyanyang dalam sambutannya.
Ia menilai UMKM bukan hanya unit bisnis, tetapi juga bagian dari kekuatan ekonomi masyarakat. Sementara perempuan pelaku usaha memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat keluarga, dan mendorong pembangunan sosial.
Nyanyang menyebut posisi Kepri yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia memberikan keuntungan strategis dalam membangun koneksi perdagangan dan kerja sama ekonomi regional.
Dengan keunggulan maritim, kawasan industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif, Kepri diarahkan menjadi salah satu penghubung perdagangan internasional, pengembangan industri halal, kewirausahaan digital, investasi berkelanjutan, dan kerja sama ekonomi kawasan.
“Selamat datang di Kepri, gerbang timur Indonesia, tempat investasi bertemu dengan peluang dan kemitraan global dimulai.” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, pelaku UMKM, perguruan tinggi, komunitas bisnis, dan mitra internasional diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan inovasi dan usaha berkembang.
Melalui forum tersebut, Pemprov Kepri berharap pelaku UMKM lokal memperoleh akses jejaring baru, peningkatan kualitas produk, perluasan pasar, serta peluang kerja sama bisnis dengan mitra dari berbagai negara.
Bagi pemerintah daerah, keberhasilan forum tidak hanya diukur dari banyaknya peserta atau transaksi selama kegiatan, tetapi juga dari keberlanjutan kerja sama yang lahir setelah forum berakhir.(Iman Suryanto)
