“Ketika perempuan diberdayakan, keluarga menjadi lebih kuat, ekonomi semakin tangguh, dan pembangunan menjadi lebih inklusif. Karena itu, Wanita Tani Indonesia HKTI harus hadir bukan sekadar organisasi seremonial, tetapi mampu menghadirkan program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Nyanyang meminta kepengurusan baru periode 2026-2031 untuk fokus pada sejumlah agenda strategis, di antaranya peningkatan kapasitas perempuan tani melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian, penguatan gerakan ketahanan pangan keluarga, hilirisasi produk pertanian perempuan, hingga perluasan akses pasar berbasis digital.
Menurutnya, kolaborasi antara organisasi, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat menjadi faktor penting agar program pemberdayaan perempuan tani berjalan berkelanjutan dan mampu memberi dampak ekonomi nyata.
Dalam kesempatan itu, Nyanyang juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi makro Kepulauan Riau yang menunjukkan tren positif sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan daerah.
Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 7,04 persen secara year on year (y-on-y). Angka tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dan peringkat kelima nasional.
Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Kepri pada Mei 2026 tercatat sebesar 107,40 atau naik 1,05 persen dibanding April 2026, menandakan semakin membaiknya kesejahteraan petani di daerah.
Dari sisi sosial ekonomi, angka kemiskinan Kepulauan Riau juga berhasil ditekan menjadi 4,26 persen pada September 2025, turun dibanding periode sebelumnya sebesar 4,76 persen.
