“Kita berharap untuk dapur di wilayah 3T ini segera ada SOP yang jelas, payung hukumnya juga jelas, sehingga tidak ada kendala lagi untuk segera beroperasi. Dengan begitu anak-anak kita bisa segera mendapatkan makan bergizi gratis,” tegasnya.
Nihayatul juga berharap proses restrukturisasi di Badan Gizi Nasional dapat menjadi momentum untuk mempercepat penyusunan SOP, baik untuk seluruh SPPG secara nasional maupun aturan khusus bagi wilayah 3T.
Menurutnya, masih banyak SPPG di daerah 3T yang telah memenuhi kesiapan operasional, namun belum dapat memberikan pelayanan karena belum adanya kepastian regulasi.
Sebagai bentuk komitmen pengawasan, Komisi IX DPR RI akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional guna mendorong percepatan langkah-langkah strategis.
Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat operasional SPPG di wilayah 3T sehingga Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan manfaatnya oleh anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Percepatan operasional SPPG dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan pemerataan akses gizi bagi anak-anak Indonesia, sekaligus mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintah di seluruh wilayah, termasuk kawasan 3T.(***)
