KABAREKONOMI.CO.ID, BATAM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2027.
Kebijakan pengupahan dinilai perlu mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, khususnya industri padat karya yang tengah menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global, tingginya biaya operasional, serta melemahnya permintaan pasar internasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Kepri Bidang Investasi dan Promosi, Yunan Helmi Maulana, menegaskan bahwa penetapan UMK 2027 tidak boleh hanya berorientasi pada kenaikan nominal upah, tetapi juga harus memperhitungkan keberlangsungan industri, iklim investasi, serta perlindungan lapangan kerja bagi ribuan pekerja di Batam.
Menurut Yunan, kondisi perekonomian dunia yang belum sepenuhnya pulih telah memberikan tekanan terhadap sektor manufaktur, terutama perusahaan yang mengandalkan tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Kondisi ekonomi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Industri padat karya di Batam menghadapi tekanan cukup berat, mulai dari melemahnya pesanan pasar global hingga tingginya biaya operasional. Karena itu, penetapan UMK 2027 harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan dunia usaha,” ujar Yunan pada Kamis (12/11/2026).
Yunan mengungkapkan, tekanan terhadap sektor industri di Batam mulai terlihat dari adanya kegiatan produksi yang terhenti pada sejumlah perusahaan.
Ia mencontohkan industri panel surya sebagai salah satu sektor yang menghadapi tantangan akibat perubahan permintaan pasar dan tekanan biaya produksi.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena sektor manufaktur selama ini merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Batam sekaligus penyerap tenaga kerja.
