Sebagai kawasan industri yang berorientasi ekspor dan investasi internasional, Batam memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga daya saing terhadap negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Yunan mengingatkan bahwa investor tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur dan kemudahan perizinan, tetapi juga memperhitungkan keseluruhan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja.
Apabila biaya operasional di Batam meningkat tanpa diimbangi produktivitas dan efisiensi, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi daya tarik kawasan bagi investasi baru maupun ekspansi industri yang sudah beroperasi.
“Kita harus melihat persaingan dengan negara-negara tetangga. Jangan sampai biaya produksi di Batam semakin mahal sehingga daya saing industri kita melemah, terutama untuk sektor padat karya,” katanya.
Ia menilai, Batam membutuhkan kebijakan ekonomi yang mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan kepentingan investasi jangka panjang.
Yunan juga menyoroti pentingnya menjaga struktur biaya ekonomi di Batam agar tidak terus meningkat dan membebani kegiatan usaha.
Menurutnya, tingginya biaya operasional dapat menjadi hambatan bagi perusahaan yang ingin memperluas investasi maupun mempertahankan kegiatan produksinya.
Karena itu, Kadin Kepri mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memikirkan strategi bersama agar Batam tetap menjadi kawasan industri yang kompetitif, efisien, dan menarik bagi investor.
“Jangan sampai Batam menjadi kota mahal. Kita harus berpikir bersama bagaimana industri padat karya bisa terus tumbuh. Kalau industrinya berkembang, lapangan kerja akan tetap tersedia dan kesejahteraan pekerja juga bisa terus ditingkatkan,” ujar Yunan.
Ia menambahkan, pembahasan UMK 2027 seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai komponen biaya yang memengaruhi daya saing industri di Batam.
Selain persoalan pengupahan, perhatian juga perlu diberikan pada efisiensi logistik, ketersediaan energi, produktivitas tenaga kerja, dan kepastian berusaha.
Kadin Kepri berharap penetapan UMK Batam 2027 dapat menghasilkan kebijakan yang berimbang, dengan tetap mengacu pada ketentuan pengupahan yang berlaku.
Yunan menegaskan bahwa dunia usaha pada prinsipnya mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja. Namun, peningkatan tersebut perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan produktivitas dan kemampuan perusahaan.
Ia mengingatkan bahwa keberlangsungan industri merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Batam.
“Kita harus melindungi industri padat karya agar tetap bisa beroperasi dan berkembang. Dengan begitu, pekerja tetap memiliki pekerjaan dan mendapatkan kepastian penghasilan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Yunan berharap pembahasan UMK 2027 tidak menjadi persoalan yang memperlebar jarak antara kepentingan pengusaha dan pekerja, melainkan menjadi ruang untuk merumuskan solusi bersama.
Bagi Kadin Kepri, menjaga keberlangsungan industri, mempertahankan daya saing investasi, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja merupakan tiga kepentingan yang harus berjalan beriringan.
“Jangan sampai besaran UMK 2027 justru menjadi momok bagi industri padat karya di Batam. Kita harus menjaga industrinya agar tetap tumbuh, sehingga lapangan kerja tetap tersedia dan masa depan pekerja juga terlindungi,” pungkas Yunan. (Iman)
