Amsakar menekankan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal. Implementasi di lapangan menjadi ukuran utama keberhasilan MoU.
Ia berharap kemitraan BP Batam dan Polri dapat memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan maupun aktivitas ekonomi.
Selain pengamanan, nota kesepahaman tersebut juga mencakup pertukaran data antara BP Batam dan Mabes Polri untuk hal-hal yang dinilai penting sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.
“Yang paling penting dari nota ini adalah bagaimana dia bisa diimplementasikan,” tegas Amsakar.
Sementara itu, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Polri), Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran, mengatakan Polri bersama BP Batam berkomitmen memperkuat pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja BP Batam.
Fadil menegaskan, keamanan tidak semata-mata dimaknai sebagai upaya mencegah gangguan, tetapi juga harus mampu menghadirkan kepastian bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.
“Keamanan harus memberikan kepastian. Kepastian bagi masyarakat untuk beraktivitas, bagi dunia usaha untuk berinvestasi, dan pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan,” kata Fadil.
Menurut dia, ruang lingkup kerja sama tidak terbatas pada penempatan personel kepolisian. BP Batam dan Polri juga akan memperkuat pertukaran data dan informasi, pencegahan konflik sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta koordinasi dalam merespons berbagai potensi gangguan.
Polri Ingin Jadi Mitra Pembangunan
Fadil menegaskan Polri ingin memastikan MoU tersebut memberikan dampak nyata terhadap kondisi keamanan dan kegiatan ekonomi di Batam.
