Menurutnya, keberadaan kawasan industri harus mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta memperkuat keterlibatan sektor usaha kecil dan menengah.
Karena itu, RUU Kawasan Industri diharapkan dapat memberikan kepastian bagi perusahaan tenant, pengelola kawasan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri.
“Esensi dari RUU Kawasan Industri ini adalah bagaimana kita bisa memberikan dampak yang begitu positif, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan semua merasakan manfaat yang luar biasa. Kalau bahasa saya, semua happy, semua mendapatkan,” tegasnya.
Ia menilai, ekosistem kawasan industri yang sehat harus mampu mempertemukan kepentingan investasi dengan kepentingan pembangunan ekonomi daerah.
Dengan demikian, pertumbuhan industri tidak berhenti pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga tercermin dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tumbuhnya UMKM, hingga meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VII DPR RI dalam rangka penyusunan RUU Kawasan Industri.
Fary mengatakan, Batam memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan industri nasional. Menurutnya, Batam saat ini memiliki 31 kawasan industri serta kawasan khusus galangan kapal.
