KABAREKONOMI.CO.ID, Batam – Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital, khususnya pada tata kelola keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan Katalis I Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/2/2026), itu menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah se-Kepri untuk menyelaraskan langkah percepatan digitalisasi sistem keuangan sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital di wilayah kepulauan.
Dalam Rakorwil tersebut, sejumlah agenda penting dibahas, mulai dari sosialisasi kriteria evaluasi kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam ajang Championships P2DD 2026, penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada segmen pemerintah, integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan Sistem Nasional Pembayaran (SNAP), hingga pemaparan showcasing dan use case kerja sama penyediaan infrastruktur sinyal serta jaringan di daerah.
Firmansyah menyampaikan bahwa Pemko Batam terus mendorong percepatan implementasi sistem keuangan digital, baik di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat. Upaya tersebut dinilai krusial untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Batam bertekad meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital di daerah,” ujar Firmansyah.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama Pemko Batam saat ini adalah memperluas layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital. Melalui koordinasi intensif dengan bank mitra, pemerintah membuka berbagai kanal pembayaran baru agar masyarakat semakin mudah menunaikan kewajibannya.
