Perbandingan angka yang mencolok ini menjadi bukti sahih bahwa daerah lain jauh lebih adaptif dan pragmatis dalam memitigasi risiko bisnis demi mengamankan roda perekonomian daerah mereka.
Formulasi HPM yang ideal ke depan harus mengadopsi sistem yang dinamis dan kolaboratif. Pemerintah Provinsi Kepri perlu duduk bersama secara berkala dengan asosiasi pelaku usaha seperti HIPKI, pengamat ekonomi, dan surveyor independen untuk meninjau pergerakan harga pasar internasional dan indeks biaya produksi lokal.
Fluktuasi harga global harus langsung tercermin dalam penyesuaian HPM secara berkala. Pendekatan ini tidak hanya akan menyelamatkan industri pertambangan lokal dari kebangkrutan saat pasar lesu, tetapi juga memastikan daerah mendapatkan porsi PAD yang optimal saat harga global kembali meroket.
Pada akhirnya, kebijakan ekonomi yang baik adalah kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan seluruh ekosistem di dalamnya.
Keinginan Gubernur Ansar Ahmad agar suara pelaku usaha didengar dan mencari referensi harga patokan dari daerah lain bukanlah bentuk kompromi yang melemahkan posisi pemerintah, melainkan sebuah strategi mitigasi ekonomi yang cerdas.
